Rapimda Pemuda Muhammadiyah Undang KPU Jombang Sebagai Narasumber FGD

01022017sosialisasi di pemuda muhammadyah2

Moch. Fatoni sebagai Narasumber di Rapimda Pemuda Muhammadiyah

01022017sosialisasi di pemuda muhammadyah3

Suasana Rapimda Pemuda Muhammadiyah Jombang di PWL

Jombang, kpu-jombangkab.go.id KPU Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi UU Pilkada dalam Rapat Pimpinan Daerah Pemuda Muhammmadiyah Kabupaten Jombang. Sosialisasi itu terutama terkait dengan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Acara berlangsung di Padepokan Lestari Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Sabtu (28/1) malam hingga Minggu (29/1) dini hari.

KPU Jombang diwakili Divisi SDM dan Parmas, Moch. Fatoni dan Staf Teknis  dan Hubmas KPU Jombang Burhani Agus Sukmana. Kedatangan KPU Kabupaten Jombang disambut langsung Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Mauquf Ulil Azmi beserta peserta RAPIMDA Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jombang.

Dalam sambutanya Fatoni menyampaikan tujuannya yaitu untuk memberi materi sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Serta bersilahturahmi dengan para pengurus dan peserta RAPIM Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jombang.

Pada kesempatan yang sama, Mauquf Ulil Azmi  menyampaikan terima kasih atas kedatanganya dan mengapresiasi atas kinerja KPU Kabupaten Jombang  selama ini. Ia berharap ada kerjasama sosialisasi pendidikan kepemiluan bagi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jombang, serta membantu sosialisasi (meneruskan informasi dari KPU) ke seluruh pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jombang

Dalam paparannya, Moch. Fatoni menjelaskan point-point penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terutama yang terkait dengan perubahan-perubahan peraturan Pilkada. Khususnya, dalam persyaratan pencalonan, kampanye serta persyaratan menjadi penyelengara Pemilu.

Usai disampaikan paparan seputar UU Pilkada, acara dilanjutkan dengan tanya jawab peserta RAPIM. Dalam dialog tersebut, diantaranya menanyakan syarat menjadi penyelenggara pemilu di kecamatan maupun desa serta Panwaslu. Selain itu, juga ada peserta yang menanyakan bilaman ada pelanggaran yang dilakukan  peserta pemilu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Fatoni menjelaskan bahwa KPU RI telah menerbitkan surat nomor 183/KPU/IV/2015  tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali, Yang dimaksud 2 kali masa jabatan adalah anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut  dalam Pilgub, Pilbup dan Pilwali serta Pilpres dan Pileg pada : Periode pertama dimulai pada tahun 2005 s/d 2009 dan Periode kedua dimulai pada tahun 2010 s/d 2014.

Sedangkan bilamana ada pelanggaran terkait dengan Pilkada, KPU Propinsi, Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/Kota. Dalam UU no. 10/2016 tentang Pilkada diatur setidaknya 45 ketentuan Pidana. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan Perppu 1/2014 sebanyak 22 ketentuan dan UU 8/2015 sebanyak 21 ketentuan pidana. Selain itu, dibentu Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Majelis Khusus Tindak Pidana serta bertambahnya delik pidana, yakni dengan menambahkan subyek hukum yang dapat diancam pidana. (agus/fat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *