Menjadi Narasumber Kuliah Tamu, Fatoni Beberkan Seluk Beluk Kepemiluan

 

17454928_10208564148728958_636599692_o

Menjadi Narasumber Kuliah Tamu, Fatoni Beberkan Seluk Beluk Kepemiluan

17474150_10208564168649456_1877981942_o

Menjadi Narasumber Kuliah Tamu, Fatoni Beberkan Seluk Beluk Kepemiluan

17475102_10208564170169494_1396286273_o

Menjadi Narasumber Kuliah Tamu, Fatoni Beberkan Seluk Beluk Kepemiluan

17475401_10208564150409000_504605104_o

Menjadi Narasumber Kuliah Tamu, Fatoni Beberkan Seluk Beluk Kepemiluan

JOMBANG- Meski mahasiswa jurusan teknik, tidak mengurangi antusiasme mereka mengikuti kuliah umum bertema Sosialisasi Undang-Undang Pemilukada di Meeting Room I Kampus Utama Unipdu Jombang, Rabu 22/3.  Drs Mochamad Fatoni, Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakay sebagai narasumber tidak hanya menyampaikan materi seputar perundangan yang mengatur pemilukada tapi juga tentang pemilu di Indonesia secara umum, mendapat tanggapan positif oleh para mahasiswa yang sejak dimulai kuliah pukul 09.00 WIB tidak beranjak dari kursi mereka.

Ketika Fatoni melontarkan pertanyaan tentang Pemilu di Indonesia pertama kali hingga masa orde reformasi, para mahasiswa pun berebutan menjawabnya. Begitupun dengan pengetahuan terkait partai politik peserta pemilu di Indonesia, para mahasisa di kampus yang terletak di kawasan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kecamatan Peterongan tersebut menjadikan kesempatan untuk mengasah ingatan mereka kembali.

“Pemilu itu proses memilih wakil rakyat yang duduk di eksekutif dan legislatif yaitu memilih Bupati-Gubernur dan Wakilnya, dan memilih Anggota Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas melaksanakan proses tersebut yang bermitra dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)di tingkat Pusat dan Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat Kabupaten/Kota,” papar Fatoni yang juga mantan wartawan ini.

Aditya, salah satu mahasiswa yang hadir hari itu sangat tertarik dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ia mempertanyakan mengapa Pilkades tidak termasuk dalam wilayah kerja KPU meski model pemungutan suara di Pilkades mirip dengan Pemilu pada umumnya.

“Kalau ada pelanggaran di pemilu, kita bisa melapor ke Panwaslu tapi kalau di pilkades misalnya kasus suap, susah Pak. Mengapa pilkades tidak diselenggarakan KPU saja?” tanya Aditya.

Menanggapi itu, Fatoni menjelaskan bahwa setiap desa memiliki tradisi atau budaya masing-masing dalam menyelenggarakan pilkades. Misalnya, ada budaya kesepakatan dan sejenisnya. Berbeda dengan Pemilu yang diselenggarakan KPU memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang diatur dalam peraturan dan berlaku se-Indonesia.

Terkait kasus suap dari calon kepada pemilih dalam pemilu di bawah penyelenggaraan KPU, sudah ada mekanisme hukumnya. Pada pilkades, cukup dengan menjadi pemilih cerdas yang tidak dapat disuap oleh siapapun dan memilih calon kepala desa yang berintegritaslah yang dapat menghindarkan dari kasus politik uang. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *