Polres Jombang Koordinasikan Pemilukada Serentak 2018

17976167_10155160509944030_1375111579_o

Polres Jombang Koordinasikan Pemilukada Serentak 2018

18012805_10155160509914030_1979386836_o

Muhaimin Shofi, Ketua KPU Jombang menemui personil Polres Jombang

18053075_10155160509864030_1877235026_o

Polres Jombang Koordinasikan Pemilukada Serentak 2018

 

Jombang, www.kpu-jombangkab.go.id- Di tengah kesibukan mempersiapkan pelaksanaan acara Peluncuran Rumah Pintar Pemilu Gubuk Sosialisasi Demokrasi Untuk Rakyat (RPP Gusdur), Muhaimin Shofi, Ketua KPU Kabupaten Jombang menerima kedatangan Kompol Kusen Hidayat, Kabag Ops Polres Jombang beserta jajarannya di halaman RPP Gusdur, Kamis 20 April 2017, sekitar pukul 13.30 WIB. Rombongan kecil dari Polres Jombang tersebut bermaksud untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, termasuk Kabupaten Jombang.

“Pemilukada Serentak ini memang berbeda dengan Pemilukada sebelumnya, karena Tahapan Pemilukada Serentak langsung dari KPU RI, tapi hingga saat ini kami masih menunggu dan melakukan penyusunan RAB Pilkada<” papar Muhaimin.

Kusen Hidayat, Kabag Ops Polres Jombang yang belum lama dilantik ini, mengatakan bahwa hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Jombang akan diteruskan kepada Kapolres Jombang dan menjadi bahan untuk Rapat Pimpinan di Jakarta. Selanjutnya, ia sebagai perwakilan Polres Jombang berharap bahwa KPU Kabupaten Jombang terus berkoordinasi dengan Polres Jombang.

Perlu diketahui bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 9 poin a: Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Adapun Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota di antaranya adalah : merencanakan program dan anggaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi. (dyt)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *