KPU Langsung Merespon SE Kemendagri 273

19400809_1703565113000098_206174950_o

Rapat pleno di ruang rapat Komisioner KPU Kabupaten Jombang dengan agenda pembahasan pendanaan pilkada 2018, Selasa (20/06).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menggelar rapat pleno di ruang rapat Komisioner KPU Kabupaten Jombang dengan agenda pembahasan pendanaan pilkada 2018, Selasa (20/06). Rapat yang dihadiri seluruh anggota Komisioner, Sekretaris dan para Kasubag ini dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Jombang, Muhaimin Shofi.

Turunnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2017 nomor 273/2845/SJ tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 menjawab pertanyaan dan kekawatiran KPU tentang pendanaan pilkada 2018. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa Pilkada serentak merupakan 1 (satu) paket kegiatan, sehingga perjanjian hibah hanya dilakukan dalam 1 (satu) Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dalam hal diperlukan adanya koreksi, dapat dilakukan penyesuaian melalui perubahan NPHD.

Pilkada serentak 2018 dimana tahapan mulai berlangsung di tahun 2017 ini membutuhkan ketersediaan dan kepastian dana dan penganggaran. Dengan turunnya SE Mendagri tersebut maka menjawab semua permasalahan yang dikawatirkan akan timbul.

“Dengan adanya SE Mendagri, ketersediaan dan kepastian dana untuk proses tahapan pilkada 2018 sudah jelas. KPU Jombang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang tentang NPHD agar dapat dijalankan sebagaimana SE Mendagri tersebut,” kata Muhaimin.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Kasubag Program dan Data, Samsul Huda menjelaskan bahwa masih ada beberapa perbaikan tentang perencanaan penganggaran. “Setelah dilakukan beberapa survey oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, KPU Jombang akan melakukan penyesuaian harga dan anggaran sehingga tidak terjadi kekurangan dana ataupun kerugian negara nantinya,” ungkap Samsul. (anjar)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *