Subbag Hukum Serahkan Naskah Kesepakatan Bersama Ke Pemkab Jombang

19390889_10155344839664030_4267220361607974631_o(1)

Staf Subag Hukum Dina Triasmadji, SH, MH mengerjakan konsep naskah NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Selasa (20/6)

kpu-jombangkab.go.id- Sebelum penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mempersiapkan Naskah Kesepakatan Bersama antara KPU Kabupaten Jombang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Kesepakatan bersama ini dalam rangka mengalokasikan dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2018 guna mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2018 yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Jadi sebelum ditandatangani NPHD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, lebih dahulu dilakukan penandatangan kesepakatan bersama ini sebagai komitmen DPRD dan Pemkab untuk melakukan pembiayaan pemilukada. Draft awal dari KPU Kabupaten Jombang yang kemudian akan dikoreksi dan dibahas bersama DPRD dan Pemkab Jombang,” papar Achmad Saifudin Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jombang, Selasa (20/6).

Achmad menjelaskan bahwa saat ini Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jombang sudah selesai menyusun draft tersebut dan diteruskan ke Bagian Hukum Pemkab Jombang untuk dilakukan koreksi. Selanjutnya pihak KPU Kabupaten Jombang dan Pemkab Jombang akan duduk bersama untuk melakukan pembahasan menyeluruh dan segera menandatangani kesepakatan bersama mengingat waktu sudah semakin dekat dan Tahapan Pemilukada Serentak 2018 telah diluncurkan oleh KPU RI pada (14/6) lalu.

“Kita berkejaran dengan waktu karena tahapan pemilukada serentak 2018 dimulai pada bulan September 2017, sementara banyak sekali persiapan-persiapan yang harus difinalkan terutama penuntasan pembahasan RAB,” imbuh Achmad Saifudin.

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiukada Serentak Tahun 2018 diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada Oktober 2017 KPU Kabupaten Jombang melaksanakan tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan dan desa. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *