Diskusi Pemilu : Kader IPNU Penasaran Syarat Hak Pilih

 

ipnuuu

Kader PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jombang ketika berkunjung ke RPP Gusdur KPU Kabupaten Jombang

 

kpu-jombangkab.go.id- Menjelang penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, para Kader PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jombang antusias ingin menggali informasi lebih banyak dari KPU Kabupaten Jombang. Persyaratan memilih dan menjadi penyelenggara pemilu adhoc (PPK-PPS-dan KPPS) gencar mereka tanyakan kepada Anggota KPU Kabupaten Jombang, Drs. Moch. Fatoni, dalam dialog kepemiluan, beberapa waktu lalu.

Begitu semangatnya para Kader PC IPNU-IPPNU Jombang hingga tak segan memberondong Komisioner KPU Kabupaten Jombang,  dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam diskusi serius tapi santai seputar seluk beluk peraturan dalam Pilkada. “Mengapa usia memilih harus minimal 17 tahun dan mengapa meski belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah, memiliki hak pilih,” tanya Qurrotul Ainiyah, Kader IPPNU Jombang.

Pertanyaan lain yang juga mengundang rasa penasaran kader lainnya, seperti Nur Isnaini yang menanyakan soal syarat bisa memilih adalah memiliki KTP elektronik. Apalagi banyak warga yang belum memiliki kartu elektronik atau sudah melakukan rekam data tapi ktp belum selesai.

Dengan sabar dan telaten, Moch. Fatoni yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat tersebut, menjawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta diskusi. Dengan gaya santai tapi tetap serius, sesekali Fatoni melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan seputar pemilu dengan tujuan ingin mengetahui sejauhmana pemahaman mereka tentang pemilu.

Fatoni menjelaskan tentang Hak Memilih dalam pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. “Usia pemilih minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin/menikah, hanya didaftar satu kali oleh penyelenggara dan jika memiliki tempat tinggal lebih dari satu harus memilih salah satu tempat tinggalnya berdasarkan KTP-el atau surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa tersebut,” jelas Fatoni.

Peraturan tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih dan apabila tidak terdaftar sebagai Pemilih tapi memenuhi persyaratan memilih, maka di hari pemungutan suara bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

“Bagi yang sudah melakukan perekaman KTP-el tapi belum jadi, maka bisa menunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dispendukcatpil, tapi kalau belum pernah sama sekali melakukan rekaman KTP-el, otomatis tidak bisa terdaftar dalam daftar pemilih dan kehilangan hak pilih. Jadi kalau sekarang sudah berusia lebih dari 17 tahun belum merekam ktp elektronik, ya segera mengurus supaya tidak kehilangan hak pilih dalam Pilkada nanti,” imbuh Fatoni.

Terkait persyaratan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Syarat minimal usia 25 tahun dan pendidikan minimal SLTA/sederajat, tidak menjadi anggota partai politik minimal 5 (lima) tahun dibuktikan secara legal formal, itu beberapa syarat di antaranya. (dyta)

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *