KPU Gelar Rakor Dengan Pemangku Kepentingan

 

IMG-20170831-WA0057

 

 

kpu-jombangkab.go.id- KPU menggelar rapat koordinasi bersama Pimpinan Polres, Kodim 0814, Kejaksaan Negeri, Kesbangpol, dan Satpol PP Pemkab Jombang beserta jajarannya, terkait Sosialisasi Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018, Rabu (30/8), di gedung pertemuan Husni Kamil Manik. Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan tersebut, membahas secara detail Tahapan dan Jadwal hingga potensi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada Jombang, bercermin pada pelaksanaan Pilkada Jombang Tahun 2013 silam.

 

Ketua KPU Kabupaten Jombang, Muhaimin Shofi SE, mengharapkan bantuan dari Kejaksaan Negeri Jombang untuk ikut melakukan pencermatan terhadap penggunaan anggaran hibah Pilkada agar jangan sampai ada penyimpangan. “Kejaksaan jangan segan-segan menegur KPU apabila ada potensi-potensi pelanggaran aturan atau tidak sesuai juknis karena kami harus mengelola anggaran hibah Pilkada demikian besar sesuai peruntukannya, dan tentunya selamat,” tegas Muhaimin.

 

Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto S.IK MH, mengingatkan kepada semua pihak agar jangan sekalipun berpikir untuk menyalahgunakan dana hibah Pilkada. Agung Marlianto juga meminta kerjasama dan koordinasi seluruh jajaran yang tergabung dalam Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Jombang sehingga pelaksanaan Pilkada Jombang 2018 berjalan aman, tertib, lancar, dan selamat.

 

Komandan Kodim 0814, Letkol ARH. M. Fatkhurrahman S.IP, dan Normadi Elfajr ST SH, Kasi Pidum mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, menyatakan siap membantu KPU dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Jombang 2018, secara terbuka dalam forum tersebut. “Masyarakat harus diberikan contoh bagaimana membangun kedewasaan dalam berdemokrasi,” imbuh Agung Marlianto.

 

Moch. Fatoni, Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM-Parmas), pada Rakor tersebut, memaparkan tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Jombang 2018 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017. “Saat ini KPU sedang menyelesaikan proses pencairan anggaran di tingkat pusat karena sistem pencairan anggaran pada Pilkada 2018 jauh berbeda dengan Pilkada pada 2013,” tegas Fatoni.

 

Abdul Wadud Burhan Abadi, Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data, melanjutkan paparan materi terkait pemutakhiran data pemilih dan potensi-potensi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal itu bercermin dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada Jombang Tahun 2013, dan khususnya Sengketa Pemilu dalam Pilpres 2014 silam di Kabupaten Jombang yang memunculkan gugatan di tingkat pusat.

 

“Kebetulan karena saat Pilkada Jombang 2013 saya masih menjadi Anggota Panwaslu Jombang, jadi mengetahui persis bahwa persoalan adanya gugatan dan penolakan terhadap hasil penghitungan suara adalah karena persoalan ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota Adhoc, khususnya KPPS dan PPS. Karena dalam proses rekrutmen PPS, Kepala Desa dan BPD memberikan rekomendasi kepada KPU tingkat Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat menganggap ada potensi permainan karena faktor kedekatan yang mendasari rekomendasi itu,” papar Buhan Abadi.

 

Menurut Burhan, sapaan kesehariannya, permasalahan rekrutmen PPK dan PPS nanti berpotensi bertambah dengan adanya Keputusan KPU RI Nomor : 183/KPU/IV/2015, bahwa Anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak diperbolehkan dipilih kembali setelah menjabat dua kali periode kepemiluan. Periode pertama dimulai pada tahun 2005 s/d 2009, sedangkan periode kedua dimulai pada tahun 2010 s/d 2014.

 

“Persoalan di tingkat bawah, mencari yang bersedia menjadi anggota KPPS dan PPS itu juga tidak mudah apalagi ada persyaratan usia minimal 25 tahun dan pendidikan minimal tingkat SLTA,” imbuh Burhan. (dyta)

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *