KPU Keliling Sosialisasikan Syarat PPK , PPS

21729374_1789040574452551_1199587044_n

Heri Subagyo Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

 

Jombang, kpu-jombangkab.go.id KPU Jombang melakukan Sosialisasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pemilihan   Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018. Sosialisasi ini dimulai Rabu (13/9) hingga pekan depan. Kegiatan dilakukan oleh 5 Tim terdiri dari unsur  Komisioner dan pendamping dari Sekretariat KPU Jombang, Sosialisasi pembuka di pendapa Kecamatan Perak.

Rombongan KPU dipimpin Muhaimin Shofi Ketua KPU Kabupaten Jombang didampingi Heri Subagyo Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik, Heny P savitri, Irmawati, Suwarto dan Dwi Dis Setyowati   staf  Sekretariat KPU Kabupaten Jombang, rombongan diterima Didik Tondo Susilo Camat Perak dan Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD.

 

Muhaimin Shofi   menjelaskan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang  Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.  Pendaftaran, pengambilan dan penyerahan formulir Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang  Tahun 2018  akan dimulai tanggal 12 Oktober hingga 29 Oktober 2017 di kantor Desa/Lurah masing-masing.

Dijelaskan pula untuk penyelenggara pemilu di kecamatan dan desa maupun KPPS ada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 pasal 18 huruf k, yang mensyaratkan bahwa yang boleh menjadi penyelengara adhoc adalah mereka yang belum pernah menjabat 2 (dua) kali. Yakni, terhitung,  periode 2005 s/d 2009 dan 2010 s/d 2014. “Di Kabupaten Jombang  kurang lebih  16.00 orang penyelenggara adhoc, sekitar 80% sudah dua kali menjadi penyelenggara pemilu, sehingga pada Pilkada 2018 nanti dibutuhkan banyak penyelenggara pemilu di kecamatan , desa maupun sebagai KPPS,” jelasnya seraya berharap para kepala desa dan Ketua BPD  yang hadir ikut memberikan informasi dan solusi kepada warganya  di desa masing-masing.

Pada sesi tanya jawab muncul pertanyaan tentang syarat untuk pendaftaran PPK,PPS dan KPPS,”  apakah perangkat desa, guru dan anggota BPD bisa ikut mendaftar sebagai calon anggota PPS.

Menaggapi pertanyaan tersebut. Heri Subagyo Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik, menjelaskan , dalam Peraturan KPU No. 5 tahun 2015 tidak ada aturan yang menyebut perangkat desa (tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemeilihan Kecematan (PPK) dan Panitian Pemungutan Suara (PPS), “Berdasarkan yang saya pahami, sesuai dengan PKPU No. 5 tahun 2015 tidak dicantumkan kalau aparat desa tidak boleh menjadi anggota PPK dan PPS,” katanya menjawab pertanyaan salah satu kepala desa ,” jelasnya.

 

Didik Tondo Susilo selaku Wakil Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan  Perak ber kewajiban dalam mensukseskan Pemilukada Serentak 2018 . Dengan membantu sepenuhnya KPU Kabupaten Jombang dalam rangka rekrutmen badan adhoc PPK,PPS dan KPPS. Termasuk nantinya memfasilitasi kantor PPK serta staf pendukung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. (agus)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *