PKPU Atur Kampanye dan Larang Incumbent Gunakan Fasilitas Negara

 

4752d693-a310-4919-9a1b-db40984ee176

Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Mochammad Fatoni, menemui Wartawan Radar , Kamis (14/9)

 

kpu-jombangkab.go.id- Komisioner KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Mochammad Fatoni, kepada Wartawan Radar yang menemuinya, Kamis (14/9), menjelaskan bahwa peraturan yang mendasari pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 salah satunya adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Kampanye, dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai kegiatan yang merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Fatoni menjelaskan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur tentang Fasilitasi Kampanye oleh KPU di daerah (Provinsi/KIP/Kabupaten/Kota) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tujuannya untuk memberikan perlakuan yang setara kepada semua Pasangan Calon. Kegiatan yang difasilitasi tersebut antara lain : debat publik, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau iklan di media massa.

“Tidak kalah penting bagi pejabat negara atau Calon Incumbent yang mengikuti Kampanye pada Pilkada 2018 wajib mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara dan selama masa Kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan serta menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain,” tegas Fatoni. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *