Seleksi Calon Anggota KPPS Perlu Libatkan Pengurus RT/RW

ac03f21e-186e-46d8-9073-e5580deeba24

Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018, di kantor Kecamatan Kesamben, Senin (18/9)

 

kpu-jombangkab.go.id- Jika pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui seleksi tulis dan wawancara yang dilakukan oleh KPU tingkat Kabupaten/Kota, pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya melalui seleksi wawancara. Namun calon Anggota PPS merupakan usulan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD/nama lain) dengan mengajukan enam orang calon Anggota PPS kepada KPU.

Hanif Purwanto, Sekretaris KPU Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa enam orang calon Anggota PPS harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Guberunur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Syaratnya antara lain : berusia minimal 25 tahun, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, dan tidak menjadi anggota parpol minimal dalam jangka lima tahun, berdomisili dalam wilayah kerja PPK PPS dan KPPS, berpendidikan minimal SLTA sederajat, dan tidak pernah dipidana berdasar putusan pengadilan selama lima tahun.

“Persyaratan yang tidak kalah penting adalah belum menjabat dua kali masa jabatan yang sama sebagai anggota PPK PPS dan KPPS selama dua periode kepemiluan yaitu pemilu tahun 2005 sampai dengan 2009 dan pemilu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014,” tegas Hanif Purwanto, sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018, di kantor Kecamatan Kesamben, Senin (18/9), kepada Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Kesamben.

Hanif mengingatkan bahwa dalam pemilihan Anggota KPPS, PPS juga perlu melibatkan pengurus RT/RW di wilayahnya dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk melakukan kontrol bersama terhadap pemenuhan persyaratan tersebut dan mengedepankan prinsip keterbukaan dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Anggota KPPS. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *