Badan Adhoc Suatu Keharusan  Regenerasi Penyelenggara Pemilu

21698229_1793939560629319_1169604949_n

Drs. Anwar , MKP Camat Sumobito

Jombang, kpu-jombangkab.go.id Salah satu tahapan persiapan Pilkada serentak  adalah pembentukan badan penyelenggara ad-hoc, yang meliputi PPK, PPS, dan KPPS. Moch Fatoni Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Jombang menjelaskan regulasi pemilihan kepada daerah serentak tahun 2018 berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 pasal 18, serta surat nomor 183/KPU/IV/2015 yang dalam regulasi tersebut diatur  Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali. Penyelengara Pilkada  di Jombang kurang lebih 16 ribu orang, “Berdasarkan data KPU Jombang hampir 80 % penyelengara pemilu  sudah 2 ( dua) kali,”tandasnya.

Terkait minimalnya pengalaman dan rendahnya minat jumlah pelamar, Fatoni menepis kekhawatiran tersebut. Karena KPU nanti akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Anggota PPK dan PPS terpilih dan KPU akan menyebarkan informasi pendaftaran Calon PPK dan PPS secara meluas dan terbuka. “Dalam hal tersebut anak muda dapat diberi kesempatan sebagai bekal pengalaman selagi punya kemauan, kemampuan  dan integritas,” imbuh Fatoni.

Kecamatan berperan penting dalam mendukung kelancaran pembentukan badan adhoc karena akan menjadi tempat sekretariat badan adhoc tingkat kecamatan selama Pilkada. KPU minta bantuan kepada desa untuk mefasisitasi kegiatan penyelengara pemilu ,  karena PPS maupun KPPS merupakan ujung tombak penyelengara pemilu. PPS nanti lebih bersifat koordinatif  dalam penyelengaraan  pemilu.

Kegiatan sosialisasai dilakukan tim yang dipimpin Moch Fatoni komisioner KPU didampingi  Sekretariat KPU Jombang, acara  di Balai Desa Sumobito Kecamatan Sumobito. Rombongan diterima Drs. Anwar , MKP Camat Sumobito dan Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD. Senin ( 18/9). (agus)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *