Serahkan Hasil Penelitian Administrasi Parpol Pascaputusan Bawaslu

 
c187512e-7401-4516-89ed-702de7e526fbkpu-jombangkab.go.id- Seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor : 285/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, sesuai tahapan kegiatan maka KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Parpol Pascaputusan Bawaslu. KPU Jombang mengundang Ketua Parpol Pascaputusan Bawaslu untuk menerima data keanggotaannya tersebut, Jumat (1/12), di ruang rapat KPU. KPU juga menyerahkan data yang sama kepada Komisioner Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) Jombang, Dafid Budiyanto S.IP.

Ada empat partai Pascaputusan Bawaslu RI yang ada di wilayah Jombang yaitu : PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Partai Idaman (Islam Damai dan Aman), PBB (Partai Bulan Bintang), dan Partai Rakyat. Pada Senin (20/11) hingga Rabu (22/11), keempat Parpol tersebut datang ke KPU untuk menyerahkan data keanggotaannya setelah Bawaslu RI mengeluarkan Keputusan  Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, dan Nomor : 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017. Apabila tidak menyerahkan data keanggotaan baru, maka Parpol hanya perlu menandatangani surat pernyataan bahwa data keanggotaan yang akan dilakukan penelitian administrasi oleh KPU adalah data keanggotaan yang telah mereka serahkan pada masa pendaftaran Parpol 3-17 Oktober 2017 lalu.

“KPU melakukan penelitian administrasi atas keanggotaan ganda dan kriteria Tidak Memenuhi Syarat sampai dengan tanggal 30 November 2017 dan setelah kami serahkan maka Parpol diberikan kesempatan melakukan perbaikan data keanggotaannya sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 lalu diserahkan kembali kepada kami (KPU),” tegas Komisioner Divisi Hukum yang menggawangi kegiatan Verifikasi Partai Politik, Athoillah, kepada Para Ketua Parpol Pascaputusan Bawaslu.

Athoillah menjelaskan bahwa penelitian administrasi bertujuan mencocokkan antara data di aplikasi SIPOL (Sistem Pencalonan) dengan data hardcopy yaitu fotokopi KTP dan KTA. Setelah dilakukan rekapitulasi data, kemudian KPU menerjukan personelnya untuk melakukan penelitian lapangan atau mengonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan sesuai apakah mendukung suatu Parpol, atau mengonfirmasi terkait kebenaran pekerjaan atau usia yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat sebagai Anggota Parpol.

“Ada 4.152 data keanggotaan yang harus diperbaiki Parpol yang di antaranya : 3.387 KTP dan KTA tidak sesuai dengan di SIPOL, pekerjaan PNS, dan usia yang belum 17 tahun dan belum menikah. KPU menyerahkan kembali dan menjadi hak Parpol apakah akan memperbaiki data tersebut atau tidak,” imbuh Athoillah, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini. (dyta)

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *