KPU Jombang Tuan Rumah Rakor Evaluasi Verifikasi Parpol

Rapat Kerja Tentang Verifikasi Faktual di Gedung Husni Kamil Manik KPU Jombang, 12-13 Desember 2017

Rapat Kerja Tentang Verifikasi Faktual di Gedung Husni Kamil Manik KPU Jombang, 12-13 Desember 2017

kpu-jombangkab.go.id– KPU Jombang menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Tentang Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang mengundang Komisioner Divisi Hukum dan Operator Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) se-Jawa Timur, Selasa (12/12) hingga Rabu (13/12), di gedung pertemuan Husni Kamil Manik. Kegiatan diselenggarakan bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan verifikasi Parpol yaitu penelitian administrasi data keanggotaan dan penelitian di lapangan (verifikasi faktual) yang sudah berlangsung sebelumnya, mulai bulan awal November 2017 lalu, dan menyamakan persepsi untuk verifikasi selanjutnya.

“Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu ini sangat panjang dan ada beberapa verifikasi yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sehingga kita semua berkumpul di sini agar terbangun persepsi bersama terkait kegiatan verifikasi Parpol termasuk membahas segala permasalahannya dan membangun sinergi yang baik,” tegas Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito, saat membuka acara rapat koordinasi, Selasa (12/12).

KPU Jatim mengajak semua peserta Rapat Koordinasi untuk sama-sama mengevaluasi kembali kegiatan verifikasi faktual Anggota Parpol, dimana setiap KPU Kabupaten/Kota memaparkan setiap permasalahan yang terjadi selama melakukan verifikasi keanggotaan Parpol. Kemudian dari penjabaran beberapa permasalahan tersebut dirangkum dan didiskusikan bersama solusi atas permasalahan tersebut.

Komisioner KPU Jatim Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro, ikut menyampaikan terkait tata tertib dan etika yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh petugas/verifikator lapangan. Hal itu antara lain : dalam pembentukan tim harus ada pejabat struktural yang menjadi penanggung jawab, kelengkapan identitas verifikator lapangan (tanda pengenal, surat tugas, dan seragam atau pakaian rapi), pembekalan prosedur standar verifikasi, dan kelengkapan data atau dokumen yang akan diverifikasi.

Beberapa permasalahan yang dijabarkan oleh peserta Rapat Koordinasi sebagian besar adalah data keanggotaan Parpol Pascaputusan Bawaslu yang tidak lengkap, salinan KTP dan KTA tidak sesuai dengan data dalam aplikasi SIPOL, dan sebagainya. Gogot mengingatkan bahwa setiap kegiatan verifikasi harus dilakukan perekaman/dokumentasi yang cukup, terutama foto. Jika perlu, bisa dilakukan perekaman suara dan gambar (video). (dyta/yuli)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *