Tahapan Pembentukan PPDP, KPU Rapat Kerja Bersama PPK

AW Burhan Abadi menjadi narasumber Rapat Kerja Pembentukan PPDP Bersama PPK, Kamis (14/12), di gedung Husni Kamil Manik

AW Burhan Abadi menjadi narasumber Rapat Kerja Pembentukan PPDP Bersama PPK, Kamis (14/12), di gedung Husni Kamil Manik

 

Kpu-jombangkab.go.id- Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang (Pemilihan/Pilkada Serentak) Tahun 2018 dimulai pada 19 Desember 2017 hingga 17 Januari 2018, sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Karena itu, KPU Jombang menggelar Rapat Kerja Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2018, Kamis (14/12), pukul 13.00 sampai selesai, di gedung Husni Kamil Manik.

Rapat kerja dipimpin oleh Komisioner Divisi Perencanaan dan Data – Abdul Wadud Burhan Abadi, dan turut mendampingi, Kasubag Program dan Data, Samsul Hudha. Ketua dan Anggota PPK Divisi Program dan Data se-Jombang hadir untuk mendapatkan pengarahan dan menyampaikan permasalahan terkait persiapan pembentukan PPDP, dimana PPK dan PPS di wilayah masing-masing telah melakukan koordinasi awal.

“PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih yang pengertian tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” papar Abdul Wadud Burhan Abadi.

Burhan Abadi menjelaskan juga tentang syarat dan ketentuan menjadi PPDP dan menekankan kepada PPK yang diteruskan kepada PPS agar memilih kandidat yang sungguh-sungguh mau bekerja dan turun ke lapangan untuk melakukan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) dan berseragam. Karena pada Pemilihan di periode sebelumnya, ditemukan permasalahan PPDP tidak turun door to door dan hanya berbekal data penduduk tersebut karena PPDP diangkat dari perangkat desa.

Pada kegiatan itu, Kasubag Program dan Data, Samsul Hudha mengenalkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) 2 kepada PPK. Selanjutnya penjelasan dari Kasubag Umum Keuangan dan Logistik, Heri Subagyo, tentang anggaran Sosialisasi Pembentukan PPDP yang ada pada anggaran PPK.

Perwakilan PPK Megaluh menyampaikan beberapa permasalahan terkait pemahaman syarat Pemilih dengan kondisi tidak memiliki identitas sama sekali padahal sudah tinggal sekian lama di wilayah tersebut. Burhan Abadi menegaskan bahwa syarat memilih adalah ber-KTP elektronik atau memiliki Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP elektronik sementara yang menandakan bahwa seseorang sudah melakukan perekaman identitas di instansi yang berwenang. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *