KPU Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahapan Pilkada

kpu-jombangkab.go.id. KPU Jombang Gelar  Rapat koordinasi  terpadu bagi panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Divisi Teknis ,Hukum, Program data  dan Parmas se-Jombang  dalam rangka menghadapi Penetapan calon,evaluasi Coklik, kampanye dan perhitungan pilkada serentak 2018 mendatang, Rabu (24/1)

Dalam arahannya Ketua KPU Jombang  Muhaimin Shofi menekankan, agar seluruh PPK memahami materi yang akan diberikan oleh KPU Jombang yang   nantinya dapat menerangkan dan menjelaskan ke tingkatan PPS dan KPPS. PPK harus bisa mensinergiskan dengan sekretariat, supaya setiap tahapan di tingkat kecamatan dapat berjalan baik,“ Supaya para petugas PPK mampu menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, akuntabel, mandiri, independen dan bertanggung jawab, “Ujar Muhaimin.

rakor ppk ketua

Ketua KPU Jombang Muhaimin Shofi memberikan arahan pada Rakor evaluasi tahapan Pilkada

Ia menambahkan PPK di bantu Sekretariat harus mampu mengelola administrasi keuangan secara transparan, akuntabel dan sesuai regulasi, “Kegiatan evaluasi ini setidaknya sering sekali dilaksanakan  guna memastikan setiap tahapan terlaksana dengan baik,” Ujar Muhaimin.

Drs. Moh Fatoni Divisi SDM dan Parmas KPU Jombang menyampaikan bahwa, masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan berlangsung sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Dalam tahapan ini seluruh pasangan calon akan menggelar kampanye di tengah masyarakat. melalui kegiatan bimtek tersebut diharapkan  PPK juga bisa mensosialisasikan informasi pilkada kepada seluruh lapisan masyarakat secara massif dan independen, “Menyamakan persepsi dan melakukan evaluasi bersama terkait Tahapan Pilkada Jombang  sesuai ketentuan yang berlaku,” Ujar Fatoni.

ABD Wadud Burhan Abadi,SE Divisi Perencanaan dan Data, mengapriasi para petugas PPDP Dalam rangka pencocokan dan penelitian (coklit) serentak, secara door to door  mendatangi rumah warga untuk mencocokkan data pemilih tetap (DPT) terakhir hasil sinkronisasi dengan daftar penduduk pemilih potensial pemilu,”Gerakan coklit serentak yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2018 merupakan gong tanda dimulainya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, dan akan ada evaluasi supaya  professional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaanya,”Ujar Burhan.

Athoillah,SH Divisi Hukum, mengatakan bahwa, Pilkada serentak 2018 merupakan amanat dari Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, sedangkan Pemilu Serentak 2019 secara historis lahir karena adanya putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 14/PPU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak 2019, yaitu penggabungan Pemilu Legislative dan Pemilu Eksekutif. secara prinsip KPU telah dilakukan berbagai tahapan. Dalam waktu dekat KPU Jombang akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Rencananya, verifikasi faktual terhadap 12 partai politik calon peserta pemilu 2019 yang sudah menjadi peserta pemilu 2014 akan dilakukan mulai 28 Januari 2018.

Dengan kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi  PPK menjadi  pendorong kinerja penyelenggaraan pemilu yang, profesional, melayani, aksesibel dan independen.(agus)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *