KPU Uji Publik Usulan Penataan Dapil Pemilu 2019

kpu-jombangkab.go.id. KPU Jombang  melaksanakan acara uji publikblik usulan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Jombang  dalam Pemilu 2019. Sabtu (10/2). Acara yang di lakasanakan di kantor KPU dihadiri oleh Komisioner KPU Jombang  beserta sekretariat dan jajaran, perwakilan parpol calon peserta Pemilu 2019, perwakilan Panwaslu Jombang, perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), perwakilan Polres Jombang , dan akademisi.

jafar

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jombang Drs.Djafar.SH.M.Si

Muhaimin Shofi,SE  Ketua KPU Jombang menyampaikan bahwa rakor ini diharapkan mampu melahirkan usulan dapil dan penentuan alokasi kursi secara aspiratif, yang merepresentasikan kehendak rakyat sebagai sarana menegakkan kedaulatan rakyat. “ setelah dilakukan uji publik, maka nanti akan disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur,” Ujar Muhaimin

Divisi Teknis Penyelenggaraan, Drs.Djafar.SH.M.Si  menyampaikan bahwa Uji Publik merupakan  sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada pemangku kepentingan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan menilai penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/ Kota.“Ini berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2017 serta Keputusan KPU RI Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota,” Jelas Djafar.

dapil 1

uji publikblik usulan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Jombang dalam Pemilu 2019

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Jombang  berada pada wilayah daerah kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang. Sehingga Kabupaten Jombang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi. “Seperti yang telah kita ketahui, untuk Kabupaten Jombang , tidak ada situasi dan kondisi yang merubah ketentuan dapil dan alokasi kursi DPRD dari pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Jombang  masih berada pada titik lebih dari satu juta dan kurang dari tiga juta dan tetap 50 (lima puluh) kursi,” jelasnya

Ada beberapa prinsip Penataan Dapil, antara lain kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.dari surat usulan yang diterima KPU jombang  sebagian besar masih menginginkan jombang 6 dapil dari usulan 7 dan 8 dapil. “Usulan ini, masih sama dengan formasi dapil pada pemilu 2014. sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun kendati demikian, apabila sudah kita sepakati KPU akan disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur, “ Ujar Dafar.

Senada dengan usulan KPU, MohTohari, salah satu peserta uji publik dari partai politik menyampaikan dukungannya mengenai formasi dapil yang telah ditawarkan oleh KPU.“Apabila format alokasi kursi dan dapil pemilu 2019 ini sama dengan format surat usulan yang ia kirim, kami dukung,” ujar Tohari, Ketua Perindo Jombang.(Agus).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *