Rapat Koordinasi Mengidentifikasi Potensi Permasalahan Hukum di TPS

kpu-jombangkab.go.id.Menjelang Pilkada Serentak 2018, KPU Jombang mengelar  rapat koordinasi untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum pada TPS, Acara digelar  di Ruang HKM KPU Jombang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Se-kabupaten Jombang, Rabu (20/6)

rakor hk.jpeg1

Athoillah  Divisi Hukum KPU Jombang  mengungkapkan adanya potensi permasalahan hukum pada saat pemungutan dan pengitungan suara, yaitu terdapat pemilih yang mencoblos dua kali di TPS yang berbeda, pemilih yang menggunakan C6 orang lain, kekurangan surat suara/alat perlengkapan lainnya, dan tingkat partisipasi masyarakat belum sesuai target nasional. Khusus untuk C6 ini, “agar memastikan PPK mendistribusikan blangko C-6 selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara,” Ujar Athoillah

rakor hk

Ia mengingatkan agar segala kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dituangkan dalam Model C2-KWK. Catatan tersebut harus ditandatangani oleh saksi, potensi permasalahan hukum banyak yang bermula dari adanya keberatan saksi di tingkat TPS yang tidak tercatat dan muncul pada rekapitulasi di jenjang selanjutnya, pemilih yang sedang menjalani rawat inap serta keluarga pasien di rumah sakit atau puskesmas dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat atau dibantu dengan TPS berjalan yang dibantu oleh TPS terdekat. Kondisi ini harus menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan pemungutan TPS berjalan, para saksi tetap mengawasi proses tersebut dan hal-hal lainya yang menjadi potensi sengketa,” Ujarnya

Kita berharap proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2018 dapat berjalan sesuai dengan aturan. Sukses penyelenggaraan Pilkada yang baik dan berintegritas merupakan harapan bersama sebagai penyelenggara pemilihan. (agus)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *