Rakor Keuangan Pemilu Tahun 2019 – KPU Jombang Ingatkan Tertib Pengelolaan Anggaran

kpu-jombangkab.go.id- Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Serentak 2018 (Anggaran Hibah) dan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Badan Ad Hoc KPU (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara), terdapat perbedaan yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari para pengelola keuangan. Agar terdapat kesepahaman bersama dalam pengelolaan anggaran Pemilu Tahun 2019, KPU Jombang mengundang Sekretaris, Bendahara, dan Divisi Keuangan Umum dan Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jombang, Senin (3/9), pukul 09.00 WIB di gedung pertemuan Husni Kamil Manik KPU Jombang.rakor keu 1

Sekretaris KPU Jombang, Hanif Purwanto AP SSos, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk PPK dan PPS tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Tahapan Pemilu Ad Hoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Secara terinci, keputusan tersebut menjelaskan tentang alur pencairan, alokasi, hingga hingga pertanggungjawaban anggaran.rakor keu 2 jpeg

“Kita juga harus kebutuhan apa saja untuk mendukung kegiatan PPK dan PPS mulai dari belanja bahan seperti konsumsi rapat, pembelian alat tulis kantor, belanja sewa, dan biaya perjalanan dinas. Kami selaku pengelola keuangan KPU sudah menyusun rincian anggaran operasional dan kesempatan ini kita bisa diskusikan mana saja yang perlu dilakukan pencermatan ulang,” papar Hanif Purwanto.

Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Jombang, Heri Subagyo SE MSi, menambahkan bahwa potongan pajak atas kegiatan operasional akan dilakukan oleh pengelola keuangan APBN dari KPU. Karena terkait kewajiban pembayaran pajak sudah harus dilakukan Bendahara maksimal pada tanggal 10 di bulan berikutnya dan pelaporan pajak maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya.

rakor keu

“Jika pada anggaran hibah Pemilihan Serentak 2018, pemotongan pajak dilakukan sendiri oleh Bendahara PPK yang biasanya disertakan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan bulan berikutnya, tapi pengelolaan APBN berbeda. Maka kami harapkan agar LPJ lebih tertib dan segera disetor kepada KPU di awal bulan berikutnya,” ujar Heri Subagyo. (dyta)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *