KPU Jombang Sosialisasikan Kampanye Pemilu 2019 kepada Partai Politik dan Instansi lainya

kpu-jombangkab.go.id. KPU Jombang  gelar sosialisasikan kampanye pemilu 2019, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan  PKPU No 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam Sosialisasai  dihadir Ketua Bawaslu Jombang Ahmad Udi Masjkur, S.Pd.I , Wakpolres Jombang Kompol Budi Setiyono, SIK.MH, istansi terkait dan 16 Partai peserta pemilu 2019, di ruang Husni Kamil Manik KPU Jombang ,Sabtu(15/8).

M Fatoni Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas mengatakan sosialisasi itu dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman Sosialisasikan Aturan Kampanye Pemilu 2019. KPU menetapkan 23 September 2018 sebagai hari pertama kampanye  Pemilu 2019 sd 13 April 2019 , dengan  sosialisasi ini diharapkan sebagai bentuk keleluasaan bagi parpol memberikan penyampaian informasi kepada masyarakat, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, termasuk juknis KPU RI no 946 terkait dengan fasilitasi APK, KPU memfasilitasi seputar alat peraga kampanye (APK), selain itu KPU juga membolehkan parpol untuk membuat tambahan APK untuk kegiatan kampanye,” Ujar M Fatoni.

sosialisasai kampanye

Wakpolres Jombang Kompol Budi Setiyono, SIK.MH, Ketua KPU Jombang, Ketua Bawaslu Jombang dan Anggota Divisi SDM Dan Parmas

Dalam pemasangan APK KPU Jombang dan Pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur masing-masing sesuai ketentuan peraturan di daerah. Ada iklan kampanye, oleh peserta, desain dan materi dikoreksi KPU. Ini dilakukan untuk menaati isi iklan tak bertentangan dengan aturan, iklan  sudah diberi alokasi waktu selama 21 hari mulai 24 Maret – 13 April 2019, pemberitaan kampanye diperbolehkan, untuk kepentingan masyarakat mendapatkan informasi terkait peserta pemilu. Tetapi, pemberitaan tersebut harus berimbang. “ Jika tidak, Dewan Pers sebagai leading sektor dapat melakukan penindakan,”Ujar Fatoni.

sosialisasai kampanye.jpg1

Ketua Bawaslu Jombang Ahmad Udi Masjkur, S.Pd.I

Apabila ada pertemuan di rapat-rapat tertutup, harus dilaporkan ke KPU dan Bawaslu setempat, di tempat yang oleh kabupaten/kota diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.(agus).

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *