KPU, Bawaslu Berikan Sosialisasi pada Caleg Partai Demokrat

kpu-jombangkab.go.id. DPC Partai Demokrat  Kabupaten Jombang  menggelar pembekalan calon anggota legislatif 2019 di Balai Tani Bareng Jombang dengan mengundang KPU dan Bawaslu sebagai salah satu narasumber,Sabtu(8/12).

pembekalan calek demokrat

Minardi pengurus Demokrat mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan pembekalan terhadap para caleg terutama di tingkat Kabupaten Jombang. Maka perlunya ada komunikasi satu sama lain.Minardi menerangkan, regulasi di KPU, Bawaslu larangan seperti apa diberikan materi dari KPU, sehingga ke depan momen kampenye tidak salah benar-benar dipatuhi.“Regulasi KPU kemudian aturan, KPU kemudian Bawaslu larangannya seperti apa, itu kita diberikan materi-materi yang dari KPU untuk bisa diberi pemahaman terhadap mereka, sehingga ke depan di momen kampanye ini mereka tidak salah,” Ujar Minardi Ketua Panitia Pembekalan Caleg DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang tahun 2019

pembekalan calek demokrat.jpeg2

M Fatoni KPU Jombang menerangkan Sistem yang dipakai Pileg 2014 metode penghitungan suara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Namun, pada Pileg 2019 menggunakan metode Sainte Lague murni. untuk mendapatkan satu kursi saling kerja sama caleg yang satu dengan caleg yang lain.Maka perlunya ada komunikasi satu sama lain untuk mendapatkan kursi,”Sistem penghitungan kursi kan berbeda. Pembagian kursi nantinya dilakukan dengan pembagian bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jika partai sudah dapatkan kursi pertama, untuk pembagian berikutnya partai tersebut akan dibagi 3,” Ujar M Fatoni

pembekalan calek demokrat.jpeg1

Terkait dengan  kampanye,“Bahwa ketentuan umum kampanye antara lain, pertama, diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI, kedua secara serentak sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye, ketiga Parpol Peserta Pemilu dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, keempat Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kelima Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara”.Ujar Fatoni

pembekalan calek demokrat.jpeg3

Hal yang membedakan kampanye di tahun 2014 dengan pemilu 2019 adalah adanya Fasilitasi kampanye dalam bentuk pencetakan Baliho dan spanduk oleh KPU( APK.“Untuk tingkat Kabupaten Jombang  yang difasilitasi parpol,presiden  sebanyak  10 baliho, 16 spanduk untuk  parpol,DPD dan Presiden, Untuk pemasangan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab peserta pemilu,” Ujarnya

pembekalan calek demokrat.jpeg4

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masykur mengatakan regulasi yuridis normatif pemilu 2019 adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa dalam UU ini secara tegas dijelaskan beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan atau the rule of game. Yang dimaksud peserta pemilu adalah parpol untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol untuk pemilu presiden/wakil presiden, “ Untuk Kampanye  tersebut sudah  diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu,” Ujar Ahmad Udi ( agus).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *