Rakor Dengan PPK terkait Hasil Verifikasi Santunan Musibah Kecelakaan Kerja Badan Adhoc di Jombang

Kpu-jombangkab.go.id KPU Jombang mengundang 12 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdapat petugas yang sakit maupun meninggal, yaitu Jombang, Wonosalam, ngoro, sumobito, peterongan, kabuh, Bandar, diwek, mojowarno, mojoagung, perak dan kesamben, rakor tersebut   menindaklanjuti surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 342/PP.05-SSD/35/Sek-Prov/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 terkait penyampaian dokumen pengajuan santunan bagi Badan yang mengalami kecelakaan kerja. Senin (24/6).

rakor dengan ppk terkait santunan

Ketua KPU Jombang , Athoillah  membuka acara rapat dan berpesan kepada PPK untuk membantu, menyampaikan kepada ahli waris atau penerima santunan   tidak semua pengajuan santunan disetujui  karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

rakor dengan ppk terkait santunan.jpeg1

Sekretaris KPU Jombang, Hanif Purwanto, mengungkapkan, saat ini, pihaknya mengusulkan 36 orang yang layak menerima santunan. Dengan rincian, 3 orang meninggal dunia dan sisanya  mengalami sakit. “Dua mengalami  keguguran dan orang lainnya sakit berat dan sedang,” Ujarnya.

Dari hasil Pengelolaan SDM dan Evaluasi Badan Adhoc Pemilu 2019 dan yang mengalami kecelakaan kerja di Jember kemarin hanya ada tiga berkas  yang disetujui dan yang lainya masih ada berkas yang harus dipenuhi

Hanif Purwanto menyampaikan kepada PPK untuk segera menyampaikan kabar tersebut dan yang terpenting harus segera melengkapi kekurangan berkas agar bantuan/santunan untuk petugas segera bisa terpenuhi.“Jadi, kami berharap Bapak/Ibu untuk segera membantu melengkapi berkas yang kurang agar kami bisa langsung kirim ke KPU RI untuk diproses” Ujar Hanif .

rakor dengan ppk terkait santunan.jpeg2

Diakuinya, upaya pengajuan santunan bagi pejuang demokrasi, baik yang meninggal maupun sakit tidaklah mudah. Sebab, ada banyak persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dengan segera. Mulai dari rekening ahli waris, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), resum medis, surat rawat inap, dll

Lebih lanjut, Hanif  menyampaikan bahwa KPU Jombang  sudah berupaya maksimal agar semua nama yang diserahkan bisa disetujui, namun karena ada syarat kejadian harus dalam rentang waktu antara tanggal 17 April sampai dengan 9 Mei 2019, dan persyaratan lainya yang harus penuhi.  (agus)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *