KPK gandeng KPU Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Anggota Dewan Kabupaten Jombang

Kpu-jombangkab.go.id KPK gandeng KPU  Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Anggota Legislatif Kabupaten Jombang. Ini merupakan rangkaians osialisasi  tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK ( tindak Pidana Korupsi) melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor penyelidikan-penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Jombang. Yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Penasehat KPK, Ketua KPU dan Anggota DPRD Terpilih. Jumat (5/7)

1

Budi Santoso Penasehat KPK tujuan Sosialisasi Anti Korupsi bagi Legislatif tersebut membuka wawasan anggota DPRD terpilih untuk kedepan tidak masuk ke wilayah yang berbahaya, meskipun kontribusi teknologi tinggi tapi untuk diluar teknologi KPK banyak dibantu oleh peran serta masyarakat diantaranya dari masyarakat sipil, ormas, organisasi profesi, eksekutif atau legislatif. Karena dengan partisipasi dari masyarakat, KPK melakukan penyidikan hasilnya akan lebih baik, Semoga ke depan bisa dicegah kasus korupsi yang ada di Indonesia, “ Ujar  Budi.

2

sosialisasi ini berkepentingan untuk mencegah supaya ditahun periode ke pengabdian Legislatif mereka nanti di tahun 2019-2024 tidak terulang lagi, karena miris sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu yang luar biasa, rakyat memilih dengan keinginan kuat bisa mendudukkan anggota DPR yang amanah dan terintegritas, namun setelah duduk di DPR karena kebutuhan mengembalikan modal dan seterusnya harus terjerat hukum masalah korupsi, seperti itu kan disayangkan. Untuk itu pencegahan harus dilakukan sejak tingkat yang paling sederhana dengan kepatuhan mengumpulkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), “ Pada prinsipnya semoga mereka yang baru terpilih nanti di pelantikan Agustus – Oktober patuh untuk memenuhi LHKPN tersebut karena KPU mensyaratkan Legislatif yang dilantik harus sudah ada bukti penyerahan LHKPN yang sudah terverifikasi,” Ujar Budi Santoso Penasehat KPK.

3

Ketua KPU Kabupaten Jombang, Athoilah, menyampaikan selamat datang Tim KPK di Jombang  beliau mengatakan selama 7 hari setelah penetapan Caleg terpilih, berkewajiban menyerahkan menyampaikan LHKPN tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Pasal 37 ayat (1), (2) dan ayat (3) 2019 tentang  Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu 2019.dan sesuai surat edaran KPU RI nomor 814/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 12 Mei 2019, walaupun ditetapkan sebagai caleg terpilih, namanya tidak akan diisikan menjadi caleg terpilih yang akan dilantik. Saat ini sudah ada beberapa yang menyerahkan meskipun belum lengkap, apalagi caleg terpilih belum ditetapkan, jadi masih ada waktu. “KPU sudah berkoordinasi KPK dan sudah memberi jalan jika sulit datang langsung kesana bisa lewat online, karena KPK sudah buka pelayanan lewat online. Bagi Caleg yang merasa terpilih bisa melakukannya secara online, “ Ujar Athoillah.

4

Terkait  Penetapan Caleg terpilih dilakukan paling lama 3 hari setelah KPU menerima surat dari MK terkait dengan terbitnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),  secara resmi di Jombang ada sengketa pemilu di MK, sesuai dengan jadwalnya penetapan Caleg pada tanggal 1 Juli 2019, dipastikan penetapan Caleg untuk Jombang   molor.atau berubah sesuai rencana menunggu putusan MK.(ag)

5

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *