Beragam Usulan, Masukan dan Kritik Peserta FGD, Dalam Evaluasi Fasilitasi Kampanye

kpujombangkab.go.id- Dalam Rakor Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 KPU kabupaten Jombang yang dikemas dalam FGD (Focus Grup Discussion) Ada yang menarik dari beragam usulan, masukan dan kritik peserta Pemilu terkait Evaluasi Fasilitasi Alat Peraga kampanye (APK) Salah satunya usulan fasilitasi tidak  hanya APK saja yang di fasilitasi tetapi sekalian dengan pemasangannya dan banyak desain APK  yang difasilitasi kurang kurang menarik karena banyaknya regulasi yang mengatur,serta waktu kampanye yang terlalu panjang sangat tidak efektif, bagi caleg maupun parpol dalam hal anggaran ,  ” Ujar Wahyu Lo dan caleg dari Perindo, Kamis  (25/7).

ef kampanye.jpg1

 

Menanggapi usulan tersebut, Rita Darmawati  menegaskan bahwa  Terkait fasilitasi kampanye sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 yang diubah dengan PKPU Nomor 28 tahun 2018. Selain juga diatur dalam Keputusan KPU Jombang keputusan komisi pemilihan umum kabupaten jombang nomor : 164 /hk.03.01-kpt/3517/kpu-kab/ix/2018 tentang penetapan lokasi rapat umum terbuka dan pemasangan alat peraga kampanye untuk pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2019 Dalam Keputusan KPU ini ditetapkan bahwa pemasangan, pemeliharaan, penggantian dan pembersihan APK adalah kewajiban peserta Pemilu”. Ujarnya Rita.

ef kampanye

“ Terkait penertiban APK,  bawaslu Jombang sangat teliti apabila APK tersebut di paku pada pohon yang dalam perda Jombang memang dilarang,” Seandainya APK di paku dengan jarum saja pasti bawaslu mengetahui,kalau ada Money Politic sangat  massif dan terang benerang pada hari terahir kampanye saja kok gak ditindak atau bawaslu tidak  kelihatan, Untuk APK yang difasilitasi sebaiknya KPU membuta dan memasang, “ Ujar Muji  dari Pan

ef kampanye.jpg2 jpg

Selain strategi pencegahan maksimal yang dilakukan oleh Bawaslu, juga melihat sisi aturan regulasi UU terhadap aktor money politics lebih kuat dan ketat, bahwa pemberi dan penerima bila terbukti melakukan money politics dikenakan sanksi pidana, selain pendekatan dengan regulasi bawaslu, Penekanan pada ideologisasi tentang pelanggaran pemilu yang pada tataran nilai tidaklah berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jika membunuh dan mencuri selain melanggar hukum positif juga melanggar prinsip doktrin moral Agama dan Budaya, maka pelanggaran Pemilu dalam hal ini money politik, juga merupakan pencideraan terhadap prinsip dari doktrin moral Agama dan Budaya itu. “ Dalam upaya perwujudan pencegahan money politik, bawaslu senantiasa melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, pemerintah, organisasi pemuda dan kemahasiswaan.Ujar Ahmad Udi Masjkur

ef kampanye.jpg4 jpg

“,Banyak masukan dan kritikan baik dari perwakilan partai politik, dan juga media/wartawan. Pada masa tahapan masa kampanye yang dirasa terlalu panjang bagi peserta politik, akan kami gunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya kami akan melakukan pendataan inventarisasi masalah untuk dijadikan masukan agar pemilu selanjutnya lebih baik  dan dilaporkan ke KPU Jatim ,” Ujar Moderator FGD Denilakso(ag)

ef kampanye.jpg3 jpg

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *