Pengelola Keuangan Wajib Disiplin Aturan dan Administrasi

Kpu-jombangkab.go.id- Disiplin menjalankan aturan dan disiplin dalam tertib administrasi. Hal tersebut berulang kali disebutkan oleh Kabiro Keuangan KPU RI- Nanang Priyatna, dalam kelas diskusi bersama Para Pengelola Keuangan KPU se-Jawa Timur termasuk dari KPU Jombang, saat Rapat Koordinasi Monitoring/Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Ad hoc Pemilu 2019, Kamis (15/8), di Puncak Ayanna Hotel & Resort-Trawas, Mojokerto.

kelas diskusi keu di moker

Nanang menegaskan bahwa jika Pengelola Keuangan konsisten dalam tertib aturan dan administrasi, maka predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk lembaga KPU adalah keniscayaan. Tertib dalam melaksanakan tugasnya, itu sebagai pertanda bahwa Pengelola Keuangan telah melaksanakan secara garis besar 4 (empat) syarat mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

“Artinya bahwa Pengelola Keuangan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik, kepatuhan terhadap aturan, dan memiliki kelengkapan data-data keuangan,” papar Nanang, sebagai Narasumber dalam kelas diskusi bersama Kabag Perbendaharaan-Yan Permana dan Kabag Akuntasi & Pelaporan-Fikri Erryansah, dalam kelas diskusi tersebut.

Nanang mengingatkan bahwa Pengelola Keuangan harus tegas terhadap alur pertanggungjawaban. Setelah kegiatan selesai, jangan ada kebiasaan menunda-nunda pelaporan penggunaan anggaran karena pelaporan keuangan juga harus patuh dalam jadwal. Misalnya, jadwal pelaporan pajak, pelaporan rekonsiliasi, dan sebagainya.

kelas diskusi keu di moker.jpeg1

Sementara itu, Yan Permana, tidak henti-hentinya memberikan semangat terutama kepada Bendahara Pengeluaran KPU di seluruh Satuan Kerja KPU se-Jawa Timur yaitu sebanyak 38 Satuan Kerja, bahwa Bendahara harus mampu bertindak independen dan bebas dari tekanan. Bendahara memiliki kewajiban bertanggungjawab secara pribadi.

“Bendahara diangkat oleh Kepala Kantor dan tidak tunduk kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen tapi tunduk pada aturan yang mengikat. Bahkan Bendahara punya hak untuk melakukan penilaian apakah tagihan itu bisa dibayarkan atau ditolak karena tidak cukup dalam dokumen pertanggungjawabannya,” tegas Yan.

kelas diskusi keu di moker.jpeg2 jpeg

Pada kesempatan itu, Para Pengelola Keuangan yaitu : Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara, serta Operator Saiba dan SIMAK BMN, diberikan kesempatan yang luas untuk tanya-jawab dan mendiskusikan seputar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Para Narasumber berharap, Pengelola Keuangan membiasakan membaca peraturan di sela-sela kesibukan kerjanya karena hal itu adalah yang menjadi landasan utama Pengelola Keuangan menjalankan tugasnya. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *