ASN KPU Wajib Patuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kpu-jombangkab.go.id-  Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja seluruh ASN di lingkungan KPU, khususnya di wilayah Jawa Timur, atas kinerja dan integritasnya atas suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 (Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah) dan Pemilu Serentak 2019 (Pemilihan Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden 2019. Komisioner KPU Jawa Timur yang membidangi Divisi SDM dan Litbang, Rochani S.PI MP, menyampaikannya di hadapan para ASN di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Jombang, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Mojokerto, dalam Rapat Koordinasi Aparatur Sipil Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2019 dengan tema “Pembinaan Kepegawaian Dalam Rangka Perbaikan Kinerja Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan,” Selasa (12/11) di Hotel Hom Premiere Gresik. Seluruh ASN KPU Kabupaten Jombang turut hadir dalam rakor tersebut.

rakor asn

“Mengapa ASN di lingkungan KPU sangat besar perannya? Karena rasionya mencapai 70 persen dari seluruh bagian organisasi KPU dan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai tahapannya karena termasuk dari kinerja ASN yang berkualitas dan berintegritas,” tegas Rochani, sebagai salah satu pembicara dalam rakor tersebut.

Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa nanti KPU juga akan mengalami perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Satuan kerja KPU se-Indonesia akan dibagi menjadi beberapa tipe sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap di wilayah tersebut. Hal ini terkait dengan peningkatan kinerja organisasi KPU.

rakor asn.jpeg 1

Mantan Komisioner KPU Kota Batu itu juga mengingatkan akan kepatuhan ASN di KPU untuk menyampaikan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara), menghindari praktek-praktek gratifikasi, dan pelanggaran kode etik, baik sebagai ASN maupun sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu, seperti tertuang dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu – Pasal 5.

Sekretaris KPU Jawa Timur, Erberta Kawima, sebagai pembicara selanjutnya, mengingatkan kepada seluruh ASN KPU agar berhati-hati berperilaku menggunakan media sosial. Hindari ikut memberi ‘like’, komentar, dan menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi SARA, dan hoaks. Selain itu, patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.  (Humas/dyta)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *